SOP SRS Pemutakhiran

Overview
SOP ini merupakan bagian dari SRS Pengaturan TPS.

Landasan Hukum
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Data

 * Daftar nomor TPS per-kelurahan seluruh Indonesia.
 * Data pemilih seluruh Indonesia.

Perangkat (tool)

 * Pemutakhiran dilakukan dengan menggunakan portal Kabupaten dan aplikasi portabel.
 * Untuk Kabupaten: [portalkab].kpu.go.id/pemutakhiran.php
 * Untuk Portabel: localhost/pemutakhiran.php
 * Aplikasi portabel hanya untuk PPK yang memutuskan akan menggunakan apikasi portabel
 * Bagi PPK yang tidak menggunakan aplikasi portabel maka pemutakhirannya dilakukan di portal Kabupaten.

Petugas

 * Petugas yang melakukan pemutakhiran Petugas PPK dan petugas Kabupaten dengan wewenang "Sidalih".

Input

 * Data pemilih yang telah diunduh dari portal Sidalih

Proses
Ada dua proses dalam pemutakhiran:
 * Penyusunan TPS
 * Pemutakhiran Data

Penyusunan TPS

 * Penyusunan TPS adalah proses mengisi TPS dengan data pemilih.
 * TPS yang diisi adalah hasil Penghitungan TPS
 * Data pemilih yang digunakan untuk mengisi adalah hasil Unduh
 * Petugas mengunjungi halaman pemutakhiran dan memilih Wilayah Pemutakhiran
 * Untuk petugas yang menggunakan portal Kabupaten maka pilihan wilayah akan dimulai dari wilayah Kecamatan
 * Untuk petugas yang menggunakan aplikasi portabel maka pilihan wilayah akan langsung berisi pilihan wilayah Kelurahan
 * Lakukan Pemilahan Data berdasarkan RW/RT atau Dusun.
 * Jika sebuah wilayah memiliki informasi RW dan RT makan disarankan untuk memilah data berdasarkan RW dan RT
 * Jika wilayah tidak memiliki informasi RW dan RT maka pemilahana dapat dilakukan dengan menggunakan Dusun/Banjar/Nagari
 * Pada umumnya daerah yang tidak memiliki informasi RT/RW akan memiliki informasi Dusun/Banjar/Nagari
 * Demikian sebaliknya daerah yang memmiliki informasi RT/RW tidak akan memiliki informasi Dusun/Banjar/Nagari
 * Daerah yang memiliki informasi RT/RW biasanya daerah perkotaan.
 * Sementara daerah yang tidak memiliki informasi RT/RW dan hanya memiliki informasi Dusun/Banjar/Nagari biasanya dari dearah pedesaan.
 * Namun bisa juga terdapat daerah yang tidak memiliki kedua informasi tersebut.
 * Untuk daerah yang tidak memiliki informasi RT/RW maupun Dusun/Banjar/Nagari maka tidak dapat dilakukan pemilahan.
 * Setelah data dipilah berdasarkan RT atau Dusun maka dapat dilakukan pengisian TPS.
 * Pengisian TPS dilakukan dengan memilih nomor TPS yang tersedia dari daftar TPS dengan data pemilih yang telah dipilah tadi.
 * Data yang telah dipilah berdasarkan RT atau Dusun akan masuk ke dalam TPS yang dipilih.
 * Jumlah data yang dapat masuk hanyalah data yang tidak melebihi jumlah maksimal per TPS.
 * Jika TPS tersebut telah berisi data pemilih maka jumlah maksimal yang dapat diisi akan berkurang sesuai dengan jumlah maksimal per TPS dikurangi jumlah data pemilih yang telah terdapat di dalam TPS tersebut.
 * Satu Dusun atau RT dapat dimasukkan ke lebih dari satu TPS jika memang tidak cukup dimasukkan dalam satu TPS
 * Hal ini biasa terjadi di daerah daerah yang padat penduduk dimana satu RT jumlah penduduknya sangat padat sehingga melebihi jumlah maksimal per TPS.
 * Jika hal ini terjadi maka lakukan pemilahan data yang cermat dengan memperhatikan kombinasi pemilahan data.
 * Kombinasi pemilahan dapat dilakukan dengan beberapa cara:
 * Pemilahan berdasarkan RT/Dusun dengan nomor TPS kosong (0) untuk menampilkan data pemilih dalam RT/Dusun tersebut tapi untuk yang belum memiliki nomor TPS. Cara ini berguna untuk mengisi pemilih yang belum punya TPS.
 * Pemilahan berdasarkan RT/Dusun dengan nomor TPS tertentu untuk menampilkan data pemilih dalam RT/Dusun tersebut tapi yang hanya dari nomor TPS tertentu. Cara ini berguna untuk memindahkan pemilih dari satu TPS ke TPS yang lain.
 * Lepas semua pilahan data sebelum melanjutkan ke pemilahan selanjutnya.
 * Demikian sebaliknya satu TPS dapat terdiri dari banyak RT atau Dusun jika memang jumlah totalnya tidak melebihi jumlah maksimal per TPS.
 * Hal ini dapat terjadi karena sangat mungkin terjadi satu RT/Dusun hanya terdiri dari sedikit data.
 * Kemungkinan karena memang pendudukanya sedikit.
 * Tapi bisa juga karena kesalahan penulisan RT/Dusun sehingga aplikasi mengenalinya sebagai RT/Dusun yang berbeda padahal sebenarnya maksudnya sama dengan RT/Dusun yang lain.
 * Jika ini yang terjadi RT/Dusun tersebut dapat dijadikan satu dengan TPS yang seharusnya bersama RT/Dusun yang sebenarnya.
 * Untuk daerah yang tidak memiliki informasi RT maupun Dusun maka dapat digunakan pemilahan dengan menggunakan Memilih Checkbox.
 * Jika TPS yang tersedia kurang dari yang dibutuhkan maka petugas dapat mengajukan permohonan penambahan TPS baru.
 * TPS baru yang diajukan perlu disetujui oleh petugas Kabupaten yang berwenang.
 * Setelah semua data pemilih dimasukkan ke dalam semua TPS maka Pembuatan Daftar (snapshot) dapat dilakukan untuk kepentingan bahan coklit mauapun kepentingan sosialisasi DPS/DPSHP/DPT.
 * Sebelum penyusunan TPS selesai dilakukan maka Pembuatan Daftar tidak dapat dilakukan.

Pemutakhiran Data

 * Setelah semua data pemilih memiliki nomor TPS maka pemutakhiran dapat dilakukan.
 * Pemutakhiran meliputi:
 * Pergantian nomor TPS
 * Pergantian informasi profil pemilih seperti misalnya alamat, nama tanggal lahir, dll.
 * Penyaringan atau mengeluarkan pemilih dari data pemilih dengan alasan misalnya meninggal, TNI/Polri atau data ganda.
 * Khusus data ganda terdari 3 kategori K1, K2 dan K3
 * K1 data yang sama persis di lima kolom yakni: NIK, Nama, Tanggal Lahir, Tempat Lahir dan Jenis Kelamin
 * Data K1 hanya akan diambil dari DP4 jadi tidak perlu ditampilkan pada kolom tersendiri karena sudah dihapus oleh sistem.
 * K2 data yang sama pada NIK saja. Data yang sama pada NIK ini akan diberi nilai K2 yang sama dan akan dapat dilihat kedua duanya jika berada pada satu Kelurahan yang sama.
 * K3 data yang mirip pada Nama, Tanggal Lahir dan Jenis Kelamin sama. Data K3 ini akan diberi nilai yang sama pada kolom K3 dan akan dapat dilihat beserta pasangan gandanya jika berada pada satu Kelurahan yang sama.
 * Jika ditemukan data dengan kolom K2 dan K3 berisi nilai tapi tidak terlihat pasangan gandanya maka pasangan gandanya tersebut berada di kelurahan, kecamatan, kebupaten atau provinsi yang lain.
 * Cara melihat pasangan ganda pada kolom K2 atau K3 adalah melakukan SORT pada kolom K2 atau K3. Klik kembali untuk mengubah metode sort dari ascending atau descending.
 * Jika data diyakini ganda maka saring salah satu saja.
 * Baca manual saring data: http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN_UCS_Menyaring
 * Penambahan data baru.
 * Pemutakhiran mengakibatkan data sekarang jumlahnya berbeda dengan jumlah sebelumnya.
 * Karena jumlahnya berbeda maka perlu dibuat daftar baru.
 * Setelah proses pemutakhiran selesai perlu di Simpan ke Portal.

Output

 * Daftar TPS per kelurahan yang akan menjadi penyusunan TPS.