SOP SRS Pengaturan TPS

Overview
SOP ini merupakan bagian dari SRS Pengaturan TPS.

Landasan Hukum
Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Data

 * Data berupa daftar nomor TPS per-kelurahan seluruh Indonesia.

Perangkat (tool)

 * Data TPS dibuat dan dikelola menggunakan portal Kabupaten.
 * Alamat: [portalkab].kpu.go.id/tps.php

Petugas

 * Petugas yang melakukan pengaturan TPS adalah:
 * Petugas PPK dengan wewenang "Ajukan TPS"
 * Petugas Portal Kabupaten dengan wewenang "Setujui TPS"

Input

 * Data pemilih yang telah diunduh dari portal Sidalih

Proses

 * Setelah data pemilih diunduh lalu petugas Kabupaten mengunjungi halaman TPS
 * Tersedia tombol Ciptakan TPS untuk membuat TPS
 * http://doc.kpu.go.id/index.php/MAN_UCS_Ciptakan_TPS
 * Setelah TPS dibuat TPS dapat ditambah maupun dikurangi sesuai kebutuhan
 * Penambahan jika dilakukan oleh petugas Kabupaten yang memiliki wewenang "Setujui TPS" maka TPS yang baru ditambahkan akan langusng memiliki status "disetujui".
 * Namun jika petugas yang menambah TPS hanya memiliki wewenang "Ajukan TPS" maka TPS yang baru ditambahkan akan memiliki status "diajukan", untuk kemudian disetujui oleh petugas Kabupaten setelah dievaluasi kepantasannya.
 * Jika suatu kelurahan memang membutuhkan TPS lebih banyak maka seyogyanya disetujui permohonannya.
 * Namun jika petugas Kabupaten memiliki pengetahuan bahwa TPS yang diajukan sebenarnya bisa dijadikan satu dengan TPS yang sudah ada sebelumnya maka seyogyanya pengajuan penambahan jumlah TPS tersebut dapat ditolak.
 * Untuk hapus TPS hanya dapat dilakukan oleh petugas Kabupaten
 * Proses tambah dan hapus TPS ini hanya dapat dilakukan pada tahapan TPS, jika tahapan sudah mencapai tahapan DPS maka penambahan TPS tidak dapat lagi dilakukan.

Output

 * Daftar TPS per kelurahan yang akan menjadi penyusunan TPS.