STRQ Jadwal

Purpose
Tujuan utama dari dokumen ini adalah sebagai acuan bagi pengembang aplikasi dan stakeholder dalam proses pengembangan aplikasi agar sesuai dengan permintaan yang ada. Berikut adalah beberapa tujuan lain dari dokumen ini:
 * Menjelaskan secara detil permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder.
 * Menjelaskan mengenai pengguna yang akan menggunakan aplikasi yang akan dikembangkan.
 * Menganalisa kebutuhan dari permasalahan yang ada.
 * Menjelaskan dan mempertimbangkan solusi yang diberikan oleh pengembang.

Scope
Ruang lingkup pengerjaan proyek meliputi KPU pusat dan KPUD di seluruh wilayah Indonesia. Pengembang juga nantinya akan melakukan manajemen terhadap sistem yang telah selesai dibuat.

Definitions, Acronyms, and Abbreviations
Definisi, akronim, dan singkatan dijelaskan pada dokumen Glossary dan RMP Jadwal.

Overview
Berikut akan dijelaskan secara spesifik mengenai semua kebutuhan stakeholder, informasi pengguna, analisa kebutuhan, dan analisa solusi serta faktor-faktor pendukung lainnya melalui serangkaian pertanyaan-pertanyaan untuk memudahkan penjelasan proses pengembangan sistem.

Establish Stakeholder or User Profile

 * Pengguna layanan portal Jadwal adalah aplikasi dan operator pemutakhiran data pemilih Sidalih.

Assessing the Problem

 * Setiap pemilu memiliki ketentuan jumlah maksimal pemilih per TPS.
 * Data yang dimutakhirkan akan dipakai pada pemilu berikutnya yang belum tentu memiliki ketentuan yang sama.
 * Jumlah maksimal per TPS yang berbeda akan menghasilkan jumlah TPS per satu keluarahan yang berbeda juga.

Understanding the User Environment

 * Pengguna adalah para petugas di Provinsi dan Kabupaten.
 * Latar belakang pendidikan mereka beragam mulai dari tamat SMA hingga Sarjana.
 * Latar belakang penguasaan komputer mereka rata-rata dapat menggunakan komputer sebatas program Office dengan OS Windows.
 * OS yang umum dipakai adalah Microsoft Windows
 * Penguasaan penggunaan browser internet tidak merata.

Recap for Understanding

 * Setiap pemilu memiliki selain tanggal juga ketentuan jumlah maksimal pemilih per TPS
 * Informasi jumlah pemilih per TPS terkait dengan jadwal pemilu.

Analyst’s Inputs on Stakeholder’s Problem (validate or invalidate assumptions)

 * Jadwal yang mengandung informasi jumlah maksimal pemilih per TPS harus dapat digunakan oleh aplikasi pemutakhiran data pemilih (Sidalih).
 * Setiap pemutakhiran akan terkait dengan jadwal pemilu sehingga proses pemutakhiran perlu menentukan jadwal yang akan digunakan, istilah yang kami gunakan aktifasi jadwal.
 * Setelah jadwal diaktifkan maka data yang akan dimutakhirkan akan terasosiasi dengan jadwal yang aktif maka itu tidak boleh dilakukan penggantian jadwal aktif tanpa memperhatikan tahapan pemutakhiran.
 * Konsekuensinya operator pengubah dan pengelola jadwal harus memahami bisnis proses tahapan pemutakhiran.

Assessing Your Solution (if applicable)

 * Pengelolaan jadwal secara terpusat sangat vital karena menyangkut proses pemutakhiran
 * Penggunaan portal Provinsi dan Kabupaten sebagai platform menjadi sangat relevan

Assessing the Opportunity

 * Pemilahan wewenang menjadi vital karena organisasi yang sangat besar dan otonom membuat mereka harus memiliki otoritas atas dirinya sendiri.

Assessing Reliability, Performance, and Support Needs

 * Portal Jadwal dihost di data center pusat
 * Layanannya harus memiliki SLA yang lebih baik dari aplikasi biasa karena akan melayani aplikasi yang ditanam di portal Provinsi dan Kabupaten sebagai web service.

Other Requirements

 * Jadwal-jadwal yang dikelola secara kolaboratif melalui portal masing-masing tingkat agar dapat ditampilkan dan diaktifkan secara vertikal kebawah.
 * Untuk portal Kabupaten harus dapat melihat dan mengaktifkan jadwal dari tingkat diatasnya yakni tingkat nasional dan Provinsi.
 * Untuk portal Provinsi harus dapat melihat dan mengaktifkan jadwal dari tingkat nasional.

Wrap-Up

 * Pemutakhiran terkait jadwal karena tipe pemilu mensyaratkan jumlah maksimal per TPS yang berbeda-beda sesuai tipe pemilu.

Analyst’s Summary

 * Diperlukan aplikasi untuk membantu pengelolaan daftar pemilih secara terpusat.
 * Aplikasi dapat diakses dalam platform sistem operasi apapun.
 * Aplikasi harus memiliki kegunaan dan antar muka yang baik sehingga mudah digunakan oleh pegawai KPU, pemerhati proses pemilihan umum dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.
 * Aplikasi harus dilengkapi dokumentasi yang lengkap
 * Aplikasi memiliki fitur hak akses yang berbeda bagi setiap pengguna sesuai dengan fungsi jabatannya.